Firlia yang juga istri dari Pj Bupati Bolmong, dr Jusnan Calamento Mokoginta, menambahkan bahwa pemerintah telah menetapkan program percepatan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sejak 2009 hingga 2024. Sebagai dasar hukum, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 yang mendukung percepatan penanganan stunting.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Bolmong, Farida Mooduto, melalui Kepala Bidang PAUD dan PNF, Abdulah Podomi, menjelaskan bahwa workshop ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan perilaku positif orang tua dalam mengasuh anak. Selain itu, komunitas lokal, tokoh agama, dan tokoh masyarakat juga diharapkan terlibat aktif dalam mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
Dari segi data, penanganan stunting di Kabupaten Bolmong menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan data E-PPGBM, jumlah kasus stunting pada tahun 2019 tercatat 123 kasus (0,74 persen). Meskipun sempat meningkat pada 2020 menjadi 172 kasus (1,05 persen), angka tersebut kembali turun pada 2021 menjadi 117 kasus (0,77 persen). Tren penurunan berlanjut di tahun 2022 dengan 104 kasus (0,67 persen), hingga pada 2023 turun lagi menjadi 70 kasus balita stunting (0,47 persen).***
