RADARTOTABUAN, BOLSEL-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menargetkan penyelesaian pembahasan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026.
Target pengesahan produk hukum daerah tersebut ditegaskan dalam Rapat Paripurna penutupan Masa Persidangan I sekaligus pembukaan Masa Persidangan II yang digelar di Gedung DPRD Bolsel, Selasa (6/01/26).
Ketua DPRD Bolsel, Arifin Olii, menyatakan bahwa tujuh Ranperda yang menjadi prioritas tersebut merupakan bagian dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025 yang telah melewati tahap pembicaraan tingkat pertama.
Selain itu, legislatif juga menjadwalkan pembahasan terhadap tiga usulan Ranperda prakarsa pemerintah daerah di luar Propemperda Tahun 2026.
“Kita harus menjalankan tiga fungsi utama DPRD secara optimal—pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan—agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Arifin saat memimpin rapat.
Selama Masa Persidangan I, DPRD Bolsel tercatat telah merampungkan sejumlah agenda krusial, termasuk penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Selain itu, lembaga legislatif ini telah menuntaskan pembicaraan tingkat I atas empat Ranperda inisiatif DPRD serta menetapkan APBD Tahun Anggaran 2026.
Arifin menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Bolsel sangat bergantung pada kualitas sinergi antara legislatif dan eksekutif. Ia juga menginstruksikan penguatan fungsi pengawasan secara konkret melalui alat kelengkapan dewan, terutama komisi-komisi, dalam memantau realisasi anggaran di lapangan.
“Sinergi yang kuat diperlukan untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan APBD serta kebijakan Pemerintah Daerah agar berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Memasuki Masa Persidangan II ini, konsistensi DPRD Bolsel dalam mempercepat lahirnya produk hukum yang berkualitas tengah diuji. Publik kini menanti realisasi target tujuh Ranperda tersebut sebagai indikator akuntabilitas dan kinerja wakil rakyat dalam merespons kebutuhan daerah. (Inf)
