Terpisah, Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu, Yusrin Mantali menambahkan, penandatangan nota kesepakatan bersama pemerintah daerah merupakan tindaklanjut komitmen yang dibangun BPKP dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Inspektorat daerah selaku Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam hal pengawasan, supervisi, baik itu pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun BPKP selaku pimpinan APIP, tentu menindaklanjuti apa yang telah menjadi kesepakatan bersama BPKP,” jelasnya.
Lanjut Yusrin, setelah penandatangan pemerintah Kota Kotamobagu, mengikuti telaan sejawat yang melibatkan tiga daerah di BMR.
“Telaan sejawat melibatkan tiga daerah yakni Pemerintah Kota Kotamobagu, Bolaang Mongondow dan Bolaang Mongondow Utara. Talaan sejawat ini untuk meningkatkan kapasitas APIP dan sharing knowledge (sering pengetahuan), keterampilan dalam hal pengawasan,” terangnya.
Yusrin menyebutkan, beberapa sektor yang direkomendasikan BPKP menjadi konsentrasi pemerintah Kota Kotamobagu.
“Kita sudah menerima perencanaan yang diserahkan BPKP kepada pemerintah Kota Kotamobagu. Ada beberapa rekomendasi, untuk lebih mempertajam target sasaran pembangunan daerah, terutama hal pariwisata, pangan, penanganan stunting, pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan penanggulangan kemiskinan,” ujarnya. (dim)
