Tak hanya mobil dinas Bupati, Sekda Bolmong menambahkan bahwa pengadaan kendaraan dinas untuk sejumlah pejabat teras juga dihilangkan demi mendukung program Presiden Prabowo.
Adapun mobil dinas penjabat teras yang dihilangkan berupa kendaraan dinas para asisten, kepala BAPPEDA, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Sekretaris DPRD dan semua kabag di sekretariat dewan.
”Kendara dinas wakil bupati tetap diadakan, karena kendaraanya sudah di dem oleh mantan wakil bupati, pak Yanny Tuuk. Begitu juga dengan pimpinan dewan, tetap diadakan,” tambahnya.
Dan Dengan menunda pengadaan kendaraan dinas, Pemkab Bolmong berharap dapat mengalokasikan dana ke sektor-sektor yang lebih mendesak, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk pembangunan dan pelayanan publik.*
