Abstrak
Kontroversi keaslian ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah kembali mencuat menjelang pemilu 2024. Sejumlah tokoh, antara lain Roy Suryo, dr. Tifauzia Tyassuma, dan Rismon Sianipar, menyuarakan keraguan terhadap dokumen akademik presiden. Tulisan opini ini bertujuan untuk menganalisis apa manfaat dari kegaduhan ini, dampaknya terhadap masyarakat dan bangsa Indonesia, serta mengapa ijazah asli tidak langsung ditunjukkan secara terbuka. Secara ilmiah, opini ini dibangun atas argumen-argumen sosial-politik dengan rujukan pada dinamika demokrasi dan krisis kepercayaan institusional. Kesimpulannya, meskipun kontroversi ini tampak kontraproduktif, ia mengindikasikan pentingnya tata kelola yang transparan dalam sistem demokrasi modern.
Pendahuluan
Isu keaslian ijazah Presiden Jokowi telah berulang kali muncul sejak masa kampanye pertamanya pada 2014, namun kembali ramai dalam konteks menjelang Pemilu 2024. Persoalan ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai kepercayaan publik terhadap pemimpin nasional, serta terhadap institusi pendidikan tinggi seperti Universitas Gadjah Mada (UGM).
Tiga tokoh utama yang menjadi penggerak isu ini adalah Roy Suryo (mantan Menpora dan pakar telematika), dr. Tifauzia Tyassuma (dokter dan aktivis kesehatan), dan Rismon Sianipar (mantan dosen). Mereka menyoal keaslian dokumen berdasarkan analisis format, tanda tangan, dan jenis font yang dipakai pada ijazah sarjana Jokowi dari UGM.
Manfaat dari Kegaduhan Ini
1. Transparansi sebagai Tuntutan Demokratis:
Meski berbau politis, kontroversi ini mengangkat kembali tuntutan atas keterbukaan dokumen negara. Demokrasi yang sehat memang mensyaratkan verifikasi terbuka terhadap legitimasi kekuasaan.
2. Pendidikan Politik Publik:
Isu ini menjadi bahan edukasi politik, memperkenalkan publik terhadap proses validasi akademik, peran kampus, hingga prosedur administratif kenegaraan.
3. Penguatan Etika Publik:
Tuntutan terhadap keaslian ijazah menekankan pentingnya integritas pemimpin sebagai teladan moral dan etik di masyarakat (Rawls, 1971).
Dampak terhadap Masyarakat dan Bangsa Indonesia
1. Polarisasi Sosial dan Politik:
Seperti yang diungkap McCoy et al. (2018), kegaduhan ini berpotensi memperparah polarisasi, di mana masyarakat terpecah antara yang pro dan kontra terhadap Jokowi.
2. Krisis Kepercayaan terhadap Institusi:
Keterlibatan UGM dalam isu ini menciptakan potensi keraguan terhadap keabsahan lembaga pendidikan tinggi dan sistem legal negara.
3. Distraksi dari Isu Substansial:
Alih-alih fokus pada masalah ekonomi atau pembangunan, publik terdistraksi oleh perdebatan legal-formal yang belum terbukti secara hukum.
