“13 daerah yang berhasil mencapai WTP, khususnya Bolaang Mongondow Selatan sendiri yang mencapai WTP untuk ke-12 kalinya berturut-turut, merupakan hal yang patut kita syukuri dan banggakan,” tambahnya.
Komitmen Iskandar untuk terus berbenah bukan tanpa alasan. Sikap ini merespons catatan yang dibeberkan oleh Bombit Agus Mulyo dalam sambutannya.
Kendati predikat WTP didominasi hampir seluruh daerah di Sulawesi Utara, BPK RI tetap menyertakan sejumlah catatan evaluasi yang wajib dimitigasi.
Catatan tersebut meliputi kekurangan volume pekerjaan senilai Rp13,80 miliar, kelebihan bayar belanja pegawai Rp3,83 miliar, perjalanan dinas Rp1,56 miliar, serta pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal.
Bombit menegaskan, bahwa akuntabilitas laporan keuangan ini harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar pelaporan di atas kertas.
“Kita harus bisa mewujudkan cita-cita pendiri bangsa, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yaitu dengan mengelola dan menggunakan setiap satu rupiah uang negara untuk mensejahterakan rakyat,” tegas Bombit.
