Alsyafri menyampaikan, penanganan karhutla di Bolsel mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026. Selain membentuk posko bencana permanen dan meningkatkan sinergi bersama TNI, Polri, serta instansi vertikal, Pemkab Bolsel menginstruksikan camat dan pemerintah desa untuk memantau pergerakan titik api di tingkat tapak.
“Pencegahan dan kesiapsiagaan harus diperkuat sejak dini. Kami mengajak masyarakat bersama-sama mencegah kebakaran, termasuk tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan,” kata Alsyafri, yang dalam rapat koordinasi itu didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bolsel Arfan Jafar.
Data pemantauan satelit menunjukkan terdapat total 1.119 titik panas di wilayah Sulawesi Utara sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Meski temuan di Bolsel tergolong lebih rendah ketimbang Kabupaten Kepulauan Sitaro (359 titik), Kabupaten Bolaang Mongondow (213 titik), dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (138 titik), ancaman cuaca ekstrem berpotensi memperluas sebaran api jika pencegahan terlambat dilakukan.
Sebagai bagian dari skema kesiapsiagaan terpadu, Pemkab Bolsel juga menyusun pelaporan bulanan terkait kebutuhan anggaran darurat guna menangani ancaman kekeringan dan potensi gagal panen akibat cuaca panas berkepanjangan. Langkah pencegahan akan difokuskan melalui sosialisasi larangan pembakaran lahan secara masif di seluruh kecamatan dan desa. (Inf)
