Klaim Tanah 6,1 Hektare oleh Oknum Hakim Dipertanyakan, Penggugat: Dari Mana Dasar Hukumnya?

Pengadilan Negeri Kotamobagu. (Foto:PN)

KOTAMOBAGU — Klaim penguasaan tanah seluas sekitar 6,1 hektare oleh Dr. Djamaludin Ismail, S.H., M.H., yang diketahui adalah seorang hakim aktif, dipersoalkan dalam sengketa tanah yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Kotamobagu. Kuasa hukum para penggugat mempertanyakan dasar hukum dan riwayat perolehan tanah tersebut, terutama karena luas tanah yang disebut diperoleh dari pihak sebelumnya hanya sekitar 1 hektare.

Advokat para penggugat, Muhammad Iqbal, S.H., M.H., C.T.A., mengatakan persoalan itu menjadi salah satu hal yang perlu diuji dalam perkara Nomor 191/Pdt.G/2026/PN Ktg.

Bacaan Lainnya

Menurut uraian dalam gugatan, Djamaludin Ismail memperoleh tanah sekitar 1 hektare dari Mijirio Makalalag yang berkedudukan sebagai Turut Tergugat II. Namun, belakangan muncul klaim penguasaan atas bidang tanah seluas kurang lebih 6,1 hektare berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT).

“Ini yang harus dijelaskan secara terang. Jika riwayat perolehannya hanya sekitar 1 hektare, apa dasar hukum yang digunakan untuk mengklaim hingga 6,1 hektare? Dari mana asal tambahan luas tanah tersebut? Hal seperti ini harus dibuktikan, bukan sekadar dinyatakan,” kata Iqbal.

Muhammad Iqbal, S.H., M.H., C.T.A.

Ia menjelaskan, objek sengketa seluas kurang lebih 2,9 hektare, sebagaimana didalilkan dalam gugatan, merupakan bagian dari tanah keluarga almarhum Ayah Humu Makalalag dan almarhumah Ibu Moyondi Mokodompit. Tanah tersebut, menurutnya, telah dikuasai dan dimanfaatkan keluarga sebagai lahan perkebunan selama puluhan tahun.

Dalam riwayat yang disampaikan para penggugat, tanah keluarga itu semula memiliki luas sekitar 3,9 hektare. Pada 2005, terjadi persoalan batas lahan yang kemudian diselesaikan melalui kesepakatan tukar guling sekitar 1 hektare dengan Mijirio Makalalag. Setelah kesepakatan tersebut, luas tanah keluarga yang tersisa disebut sekitar 2,9 hektare.

Empat belas tahun kemudian, tepatnya pada 2019, sekitar 1 hektare dari tanah tersebut dijual kepada seorang warga Kotamobagu, dengan persetujuan seluruh ahli waris. Dengan demikian, menurut riwayat yang diajukan dalam gugatan, masih terdapat sekitar 1,9 hektare tanah yang menjadi bagian hak para ahli waris.

Persoalan muncul pada 2025. Para penggugat mengaku mengetahui adanya klaim Djamaludin Ismail atas tanah seluas sekitar 6,1 hektare berdasarkan SKPT yang diterbitkan Pemerintah Desa Bakan. Mereka mendalilkan sebagian bidang tanah yang tercantum dalam dokumen tersebut bertumpang tindih dengan tanah keluarga mereka.

Iqbal menilai keberadaan SKPT tidak serta-merta menyelesaikan persoalan kepemilikan, terlebih jika masih terdapat pihak lain yang mengklaim memiliki hak atas bidang tanah yang sama.

“Jangan sampai tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan keluarga selama puluhan tahun kehilangan haknya hanya karena muncul dokumen administrasi yang dasar penerbitan dan riwayat tanahnya masih harus diuji. SKPT bukan bukti yang secara otomatis menghapus hak keperdataan pihak lain,” ujarnya.

Bagi Iqbal, inti sengketa ini bukan sekadar persoalan siapa yang menguasai tanah secara fisik, melainkan siapa yang dapat menunjukkan dasar hak dan riwayat perolehan yang sah atas objek yang disengketakan.

Ia mengatakan setiap pihak yang mengaku memiliki tanah harus mampu menjelaskan asal-usul perolehan, luas, letak, serta batas-batas bidang tanah yang diklaim. Kejelasan itu penting untuk memastikan tidak ada hak pihak lain yang ikut tercakup dalam suatu klaim kepemilikan.

“Kami tidak meminta siapa pun langsung mempercayai dalil para penggugat. Yang kami minta adalah pembuktian. Jika memang memiliki hak atas 6,1 hektare, tunjukkan asal-usul dan dasar perolehan seluruh bidang tanah tersebut. Jangan sampai hak orang lain ikut tercakup dalam klaim yang belum jelas dasar hukumnya,” kata dia.

Dalam persidangan mendatang, tim kuasa hukum para penggugat menyatakan akan mengajukan bukti terkait riwayat penguasaan tanah keluarga, kesepakatan tukar guling pada 2005, transaksi jual beli pada 2019, serta dugaan tumpang tindih bidang tanah.

Mereka juga menilai pemeriksaan setempat diperlukan agar majelis hakim dapat melihat secara langsung letak, luas, batas-batas, dan kondisi fisik objek sengketa.

“Prinsip kami jelas, tidak boleh ada hak seseorang yang dirugikan oleh klaim atas tanah yang tidak dapat dibuktikan dasar hukumnya. Kami akan mempertahankan hak para penggugat dan menguji seluruh dalil serta bukti yang diajukan pihak lawan melalui proses hukum,” ujar Iqbal.

Perkara ini masih dalam pemeriksaan Pengadilan Negeri Kotamobagu. Kebenaran riwayat kepemilikan, keabsahan dokumen, serta batas-batas objek sengketa akan diuji melalui pembuktian di persidangan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *